TAHAPAN PEMILU 2009

TAHAPAN PEMILU 2009

I. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

5 April 2008, Penyerahan DP4 dari pemerintah ke KPU.

6 April-6 Juli 2008, pemutakhiran data.

7 Juli-7 Agustus 2008, penyusunan dan pengesahan DPS.

11-30September 2008, penyusunan danpenetapan DPT.

7-20 Oktober 2008, rakapitulasijumlah pemilih secara nasional.



II. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu.

· Parpol

7 April-12 Mei 2008, pendaftaran parpol.

3 Juli 2008, penetapan parpol peserta pemilu.

4 Juli 2008, penetapan nomor urut.

5 Juli 2008, pengumuman parpol dan nomor urut peserta pemilu.

· DPD

2-15 Juni 2008, pendaftaran calon.

14-20 September 2008, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap.


III. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

14 Mei-5 Juni 2008, penyusunan dan

penetapan alokasi kursi.

6-12 Juni 2008, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.


IV. Pencalonan anggota DPR dan DPRD.

5 Agustus-3 Oktober 2008, pencalonan.

9-26 Oktober 2008, penyusunan dan penetapan DCT

27 Oktober 2008, pengumuman DCT


V. Kampanye.

2 Januari-28 Februari 2009, persiapan kampanye.

11 Maret-1 April 2009, kampanye.

2 April-4 April 2009, masa tenang.

VI. Pemungutan suara pada 5 April 2009 dan penghitungan suara yang diakhiri penerimaan rekapitulasi jumlah suara pemilu di KPU pada 15-20 April 2009.

VII. Penetapan hasil pemilu 21-30 April 2009.

VIII. Perselisihan hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan ke MK pada 8-10 Mei 2009.

IX. Penetapan dan pengumuman calon terpilih.

13-14 Mei 2009, anggota DPRD kabupaten/kota.

15-16 Mei 2009, anggota DPRD provinsi.

17-20 Mei 2009, anggota DPR dan DPD.

X. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota pada Juli 2009, DPRD provinsi pada Agustus 2009, serta DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009.
Tahapan Pemilu 2009



TAHAPAN PEMILU 2009

I. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

5 April 2008, Penyerahan DP4 dari pemerintah ke KPU.

6 April-6 Juli 2008, pemutakhiran data.

7 Juli-7 Agustus 2008, penyusunan dan pengesahan DPS.

11-30September 2008, penyusunan danpenetapan DPT.

7-20 Oktober 2008, rakapitulasijumlah pemilih secara nasional.



II. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu.

· Parpol

7 April-12 Mei 2008, pendaftaran parpol.

3 Juli 2008, penetapan parpol peserta pemilu.

4 Juli 2008, penetapan nomor urut.

5 Juli 2008, pengumuman parpol dan nomor urut peserta pemilu.

· DPD

2-15 Juni 2008, pendaftaran calon.

14-20 September 2008, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap.

III. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

14 Mei-5 Juni 2008, penyusunan dan penetapan alokasi kursi.

6-12 Juni 2008, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

IV. Pencalonan anggota DPR dan DPRD.

5 Agustus-3 Oktober 2008, pencalonan.

9-26 Oktober 2008, penyusunan dan penetapan DCT

27 Oktober 2008, pengumuman DCT


V. Kampanye.

2 Januari-28 Februari 2009, persiapan kampanye.

11 Maret-1 April 2009, kampanye.

2 April-4 April 2009, masa tenang.

VI. Pemungutan suara pada 5 April 2009 dan penghitungan suara yang diakhiri penerimaan rekapitulasi jumlah suara pemilu di KPU pada 15-20 April 2009.

VII. Penetapan hasil pemilu 21-30 April 2009.

VIII. Perselisihan hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan ke MK pada 8-10 Mei 2009.

IX. Penetapan dan pengumuman calon terpilih.

13-14 Mei 2009, anggota DPRD kabupaten/kota.

15-16 Mei 2009, anggota DPRD provinsi.

17-20 Mei 2009, anggota DPR dan DPD.

X. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota pada Juli 2009, DPRD provinsi pada Agustus 2009, serta DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009.
Read more...

Strategi meraih 30 % suara DPR (1)

Strategi meraih 30 % suara DPR (1)
Meski pemungutan suara pemilihan anggota legislatif pada bulan april 2009, suasana panas sudah terasa sejak awal tahun 2008. Panasnya suhu politik belum terasa oleh masyarakat luas. Tapi, bisa dipastikan suhu politik di internal partai hampir mencapai 100 derajat. Lobi politik akan terus menghangat di internal partai untuk mendapatkan nomor jadi dan daerah pemilihan.

Kondisi internal partai dapat dikelompokkan menjadi 4 :
1. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model nomor urut seperti ketentuan UU
2. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model suara terbanyak seprti PAN, Golkar.
3. Partai baru


Partai baru dipastikan akan menggunakan model nomor urut dimana jika tidak ada calon anggota legislatif yang memenuhi bpp maka nomor urut terkecil (1, 2, 3) yang akan

terpilih. pilihan model demikian akan lebih aman untuk konsolidasi dan menghindari perpecahan. Partai Baru akan mengusung kader-kader utamanya menjadi pilihan.

sebagai partai baru konflik internal masih relatif kecil. semangat kebersamaan menjadi pilihan utama dan pertama. kekecewaan pasti ada.
Kondisi internal partai baru akan memanfaatkan kelemahan dan konflik yang timbul dalam tubuh partai lama


Hal berbeda dirasa pada parta besar yang sudah ada. geseskan antar calon akan terus berjalan hingga november 2008.

proses yang terjadi di internal partai mempunyai pengaruh besar dalam pemilu 2009.

pemenangnya adalah calon yang mempunyai strategi matang. bukan lagi partai. Partai akan mendukung keberadaan calon.

Calon legislator harus menyusun strategi yang matang untuk meraih 30 % suara. 30 % bukan angka yang tinggi jika dilakukan dengan strategi khusus.

Issu Putra daerah bukan modal utama. kekuatan dukungan adalah faktor penentu.
Read more...

Putusan MK

MK Putuskan Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

"Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka

permohonan pemohon dikabulkan," ujar ketua majelis hakim (MK) Mahfud MD dalam membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK.

"Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak," katanya.

Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.

Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.
Read more...

Perpu Pemilu 2009

Perpu Pemilu 2009 Payung Hukum KPU

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU, terkait pemberian tanda contreng dalam mekanisme pemberian suara oleh pemilih. Perpu ini akan melengkapi seluruh aturan KPU yang membutuhkan payung hukum.

"Yang paling disepakati presiden adalah Perpu yang mengatur tentang hal-hal yang

belum secara detail diatur. Misalnya tentang pencontrengan yang mengancam kertas suara yang tidak sah," ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam acara refleksi akhir tahun 2008 DPP PKB 'Mengukur Keberpihakan Pemerintahan SBY-JK Terhadap Ketahanan Pangan, Energi dan Keuangan' di Hotel Aston, Jakarta, Senin (29/12/2008).

Menurutnya, DPR akan mendukung Perpu tersebut. Karena Perpu tersebut menjadi cara cepat agar seluruh masalah-masalah di pemilu dapat diatasi dengan baik. Selain itu Perpu ini juga akan melengkapi kekurangan dan tumpang tindihnya undang-undang yang sekarang terjadi. Salah satu yang agak krusial yakni sistem proporsional dan distrik yang tidak proporsional.

"Daerah pemilihan yang terlalu luas itu juga kita harap presiden menangkap itu. Misal 6 kabupaten dengan keterwakilan hanya 5 kursi. Bagaimana proporsionalitasnya. Di situ harus dibenahi dengan perpu itu," jelas pria yang kerap dipanggil Cak Imin ini.
Read more...

Caleg Harus Maksimal

JAKARTA (Suara Karya): Seluruh calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar DKI Jakarta, baik DPR-RI maupun DPRD, diingatkan agar menggarap potensi suara di daerahnya secara maksimal. Untuk itu, seluruh calon wakil rakyat dari partai beringin diingatkan untuk bekerja keras meyakinkan masyarakat dengan program yang realistis, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat banyak.

Ketua DPD I Partai Golkar DKI, HM Ade Surapriatna, mengatakan hal itu pada acara halalbihalal para caleg, kader, fungsionaris, dan seluruh pengurus DPD se-DKI di

kantor DPD I Partai Golkar, Jalan Pegangsaan, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Pasca-Ramadhan, kata Bang Ade, seluruh mesin politik Partai Golkar harus bergerak cepat. Dan, para caleg diharapkan bekerja dengan baik serta kompak sehingga mendongkrak perolehan suara pada Pemilu Legislatif 9 April 2009.

Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar belum menentukan pola dan strategi kampanye dalam pemilu legislatif mendatang. Tapi, para caleg diwanti-wanti tidak boleh saling menyikut dalam mengampanyekan dirinya masing-masing.

Menurut Bang Ade, Golkar menggunakan kampanye dengan pola distrik di mana caleg bisa merebut suara banyak di daerah yang telah ditentukan. "Pola kampanye ini tidak merugikan partai. Yang penting tidak tumpang tindih antara caleg satu dan yang lain," kata bang Ade Surapriatna yang juga Ketua DPRD DKI. Ia juga mengharapkan agar setiap caleg menggarap semua potensi suara di daerahnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Keagamaan DPD II Partai Golkar DKI, Asraff Ali, mengatakan, forum halalbihalal di antara para caleg diharapkan dapat memotivasi mereka untuk menghadapi tantangan besar. "Ini momentum kemenangan Partai Golkar Jakarta pada 2009," katanya.

Sementara itu, hasil verifikasi yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta terhadap 2.283 orang pada Daftar Calon Sementara (DCS) Caleg DPRD DKI, terdapat 132 orang caleg yang tidak memenuhi persyaratan. Sesuai UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, para caleg wajib memenuhi persyaratan dan harus lulus verifikasi. Pengumuman daftar calon tetap (DCT) akan dilakukan pada 31 Oktober 2008.

Hal itu diutarakan Ketua KPUD DKI Jakarta Juri Arbiantoro didampingi Ketua Panitia Kerja (Pokja) Pencalonan Sumarno.
Martyn
Read more...

Ucapan Dari Pak Ade

Bang Ade : Selamat Ulang Tahun
Rabu, 06 Desember 2006
Rayakan Ulang Tahun, Bang Yos Bagikan Kiat Sukses Jadi Gubernur

JAKARTA ? Hati siapa yang tidak kelihatan gembira dan sumringah, ketika menyambut hari kelahiran atau Ulang Tahun. Wajah ceria inilah yang ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang hari ini genap berusia 62 tahun.

Serangkaian acara yang diikutinya sejak pagi hingga siang tadi, Gubenur yang telah memimpin Jakarta selama dua priode ini, tidak sedikitpun menunjukkan rasa lelah dan letih. Padahal, jadwal acaranya begitu padat sejak pagi hingga sore hari.

Setelah menerima ucapan selamat Ulang Tahun dan didaulat untuk potong nasi tumpeng dihadapan ratusan ibu-ibu PKK se Jakarta, dalam sebuah acara, siang tadi, giliran
Bang Yos didaulat puluhan wartawan dan pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta, mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada pria kelahiran Semarang ini, yang diikuti tiup lilin dan potong kue,

?Ini surprise buat saya, selama saya menjadi gubernur baru kali ini, ada orang yang mau buat acara dadakan seperti ini, sekali lagi surprise?, ujarnya sambil terbata-bata, ketika menirima ucapan selamat dari para wartawan dan beberapa pejabat, seperti Ketua DPRD Ade Supriatna, Sekda Ritola Tasmaya, Kadis Pertamanan Sarwo Handayani, Kadis Dikdas Sylviana Murni dan Karo Humas Catur Laswanto, di Gedung Balaikota, Pemda DKI Jakarta, Rabu (6/12).

?Saya selama ini selalu berusaha bersikap kooperatif pada siapapun juga, termasuk anda semua (wartawan), kecuali memang tidak bisa saya jawab, kalau sudah sangat tehnis, sebagai pimpinan saya harus bagi-bagi tugas kepada bawahan,untuk menjelaskannya?, ujar Bang Yos.

Namun begitu sebagai pemimpin, meski diakui ada semacam pembangian tugas, tapi untuk sesuatu masalah atau kasus, yang membuat dirinya harus turun tangan, sebagai seorang pemimpin, itu harus dilakukannya, ? seperti kasus Tanah Abang dan Pembangunan Menteng, ketika bawahan tidak bisa membuat suatu keputusan, saya harus ambil tanggung jawab ini, ? tukasnya.

Tapi ketika ditanya kiat apa yang membuat dirinya suskses membangun Jakarta selama kepemimpinnya, untuk yang satu ini, Bang Yos punya cara dan mau membagi cerita. Dikatakannya, apa yang menjadi kebijakan atau keputusan yang diambil itu, harus didasari atas pertimbangan yang mantang dan doa, kalau semua ini demi kepentingan orang banyak,

?Apa yang saya lakukan itu, semua atas pertimbangan, setelah mendengar masukkan dari berbagai pihak, dan kalau mendapat protes, itu sudah resiko sebagai pimpinan?, jelasnya.

?Kebijakan Mass Rapid Transportation (MRT) misalnya, ketimbang tidak dibangun, mendingan saya diprotes sekarang, ketimbang Jakarta yang akan mengalami kemacetan di tahun 2014 nanti, protes silahkan saja, tapi lihat nanti hasilnya?, tambahnya.

Pada bagian lain, Bang Yos yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur pada Oktober 2007 mendatang, ternyata awalnya juga alergi terhadap pertanyaan yang sering dilontarkan wartawan. Menurutnya, dalam memburu berita para wartawan ini, sering kali merasa tidak puas, yang akhirnya, terkesan mencari-cari pembenaran,

?Ketika mendapat informasi dari saya, karena kurang puas, sering kali, saya sering dibenturkan dengan Ketua DPRD, jadi ada hitam-putihnya berita?, kata Bang Yos, yang diikuti gelak tawa, mereka yang hadir di Balaikota.

?Ketika saya jadi Panglima, boro-boro sehari di tanya wartawan, seminggu saja sudah bagus, kalau di sini (Balaikota), setiap keluar dari pintu, perut saya sudah mules karena bakal ditanya wartawan, justru itu, kalau bisa yang keluar dari ruangan kerja, saya bahagia rasanya?, jelasnya.

Namun dari semua keinginan yang diharapkan terhadap kepemimpinan Gubernur yang akan memimpin Jakarta, siapapun orangnya, adalah orang yang mau bekerja keras, tahan terhadap kritikan dan ikhlas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang di embannya, ?Harus tahan uji, saya pun dulu sempat kaget, tapi lama-lama, akhirnya biasa juga, itu resiko seorang pejabat?, pungkasnya.

Selamat Ulang Tahun Bang Yos.
Read more...

Saya Orangnya JK

Bang Ade : "Saya Orangnya JK"
Oleh : Bambang Mulyanto

Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Jusuf Kalla di dalam penyelesaian pergolakan di Aceh, pengalihan penggunaan minyak tanah kepada gas secara bertahap oleh rakyat, dan pembagian tabung gas gratis, sangat menarik bagi Ade Supriatna, karena semuanya ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Sehingga Ade mengatakan "Saya sependapat dengan Beliau dan saya orangnya JK" sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta.

Ade komit dengan hal tersebut - untuk itu Bang Ade ini mendapat amanah dari Oak JK dusuruh berjuang dan bekerja keras untuk kemenangan partai berlambang pohon beringin ini.

Dimana Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partao Golkar Muhammad Jusuh Kalla meminta agar Dewan Pimpinan Daerah DPG Jaya berjuang keras meraih suara dukungan pemiku sebesar 15 persen. Di Jakarta. Dua kali pemilu di Jakarta, Partai Golkar hanya meraup di bawah 10 persen jauh diatas PKS.

Apalagi, menurut Ketua Umum Partai Golkar iyi. Kalau masyatakay kini tifak lagi membenci Go0lkar, jadi peluang untuk memenangkan pemilu sangat besar,. Sementara Ade berjanji akan bekerja keras bersama seluruh kader Golkar untuk mencapai target lebih dari 15 persen suara.

Read more...

Hasil Positif Golkar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menilai tidak adil bila hanya satu partai yang berhak mengklaim keberhasilan pemerintah. Sebab, kata Kalla, Golkar melalui kadernya di kabinet dan parlemen adalah inisiator, pelaksana, dan pendukung seluruh kebijakan yang membuat berhasil pemerintahan SBY-Kalla.

''Saya ingatkan, Golkar adalah partai pemerintah. Kader-kader Golkar duduk sebagai wakil presiden, menteri, dan pendukung pemerintah di DPR. Jadi, apa pun keberhasilan yang dicapai pemerintahan saat ini adalah hasil pekerjaan Golkar juga,'' ujar Kalla dalam keterangan pers akhir tahun di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, kemarin (26/12).

Hadir dalam keterangan pers tersebut Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR Agung Laksono, Sekjen Soemarsono, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah sekaligus Gubernur Lemhanas Muladi, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Ketua Bidang OKK Syamsul Muarif, dan Ketua DPP Burhanuddin Napitupulu.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menyebutkan, sukses pemerintah identik dengan Partai Demokrat. Sebab, yang menjadi presiden adalah SBY yang merupakan kader Partai Demokrat. Selain itu, iklan Partai Demokrat sangat gencar dalam mengekspos sukses pemerintah. Misalnya, pemberantasan korupsi, meningkatnya devisa negara, dan keluarnya Indonesia dari IMF.

Menurut Kalla, Golkar berperan besar dalam semua keberhasilan pemerintah. Dia mencontohkan, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah inisiatif pemerintah yang didukung 129 anggota Fraksi Golkar di DPR. Demikian pula, program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW, konversi minyak tanah ke

elpiji, pembangunan rumah susun 1.000 menara, pembangunan jalan tol Trans Jawa 1.000 kilometer, dan pembagian benih bersubsidi yang berhasil mengembalikan predikat swasembada beras dan gula.

Bahkan, program bantuan langsung tunai dan PNPM Mandiri yang dananya tahun depan mencapai lebih dari Rp 30 triliun direncanakan Bappenas yang dipimpin kader Golkar, dilaksanakan Menko Kesra yang juga fungsionaris Golkar, dan disetujui DPR yang mayoritas kursinya diduduki kader Golkar.

''Jadi, apa pun yang dijalankan pemerintahan saat ini, tidak ada satu pun yang tidak direncanakan, dilaksanakan, dan disetujui Partai Golkar. Ini harus kami sampaikan agar masyarakat fair melihatnya,'' terang Kalla.

Harus Berani Tak Populer

Jusuf Kalla mengakui popularitas luntur akibat kerap menjadi bumper kebijakan pemerintah yang tidak populis. Dia menilai, lunturnya popularitas bukan masalah besar karena seorang pemimpin harus berani mengambil tanggung jawab untuk kebijakan yang tidak populer.

''Seorang pemimpin harus senang dengan hal yang tidak disenangi. Kalau hanya mau senangnya saja, berhenti saja jadi pemimpin negara," ujarnya.

Menurut Kalla, mustahil pemerintah bisa menyenangkan semua orang. Karena itu, pemerintah akan mengambil keputusan yang bermanfaat paling besar, meski dalam jangka pendek terlihat menyengsarakan rakyat. ''Misal, ketika saya mengumumkan pemerintah akan impor beras beberapa tahun lalu. Saat itu tidak ada yang mau mengumumkan sehingga saya ambil tanggung jawab. Sebab, ketika itu, kalau kita tidak impor, bakal ada kelaparan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, wartawan menanyakan mengapa Wapres Jusuf Kalla kerap terlihat mengumumkan hal yang tidak populer, sementara kebijakan populer diumumkan Presiden SBY.
Read more...

Golkar Kemungkinan Usung Calon Sendiri

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla menyatakan pada prinsipnya partainya sudah siap mengusung kader sendiri menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009.

Namun, tidak seperti Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar akan tetap menjaring dan mengumumkannnya setelah pemilihan umum anggota legislatif selesai.

"Soal calon presiden, pada prinsipnya Golkar siap menjadi pemimpin bangsa," kata Kalla di sela diskusi akhir tahun Partai Golongan Karya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Slipi, Jakarta, Jumat (26/12).

Kader yang akan menjadi calon presiden dari Golkar, ujar Kalla, ukurannya adalah kader yang telah banyak memberikan karya buat partai. "Jadi kader yang mendahulukan kewajibannya ketimbang menuntut haknya. Itu penilaian untuk calon presiden," ujar dia.



Menurut Kalla, "Jadi prinsipnya, kader yang tidak berpikir apa yang telah diberikan oleh partai tetapi apa yang sudah diperbuat oleh partai," kata Kalla. Kader yang cenderung menuntut hak, boleh menjadi calon presiden asalkan tidak menggunakan Partai Golkar.

Menjelang pemilihan umum ini, ujar Kalla, partainya juga akan mulai melakukan kegiatan langsung ke masyarakat dan tidak akan mengutamakan pencitraan melalui iklan di media.

Pada Januari, Kalla mengibaratkan, kecepatan kendaraan Golkar akan menjadi 90 kilometer per jam yang sebelumnya baru sekitar 70 kilometer per jam. "Baru April nanti kecepatannya menjadi 100 kilometer per jam," ucap Kalla.

Menurut Kalla, sebagai partai terbuka dan nasional, Partai Golkar juga dapat bekerjasama dengan partai lain. Namun, ujar Kalla, untuk menentukan arah koalisi dalam pemilihan presiden belum diputuskan. "Soal koalisi dan substansi, itu nanti dulu," kata Kalla.

Golkar juga punya optimisme mencapai target suara sebesar 30 persen sebagai jalan untuk memuluskan upaya mengusung calon internal. Dalam evaluasi kerja empat tahun ini, menurut Kalla, Golkar sudah bisa mencapai perolehan kemenangan Pilkada sebesar 43 persen.

"Dan jangan lupa setiap kebijakan perintah, sebagian adalah hasil kerja Golkar lantaran Golkar merupakan partai pemerintah," tutur Kalla.
Read more...

Situs Golkar Di Hack

Tepat pada pukul 9.00 WIB saya mendapatkan keadaan situs pusat Golkar yang di jaili oleh tangan2 manusia yang iseng, boleh dikatakan (Hack) namun saya yakin bahwa semua ada maksud tertentu dari situs tersebut, sebagai rasa hormat, saya harap kepada orang yang menjaili situs tersebut agar tidak di ulangi lagi, Kami dari TIM Sukses Pak. Ade memohon maaf yang sebesar-besarnya agar dapat memberikan kesan yang positif kepada sang pelaku.


Read more...

Golkar: Pemecatan Anwar Sembrono

"Saya kira tidak ada. Kalau ada, saya setrap (hukum) dia nanti," ujar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/12).

Priyo juga menyatakan ketidaksetujuannya atas pemecatan itu. Menurutnya, pemecatan yang dilakukan DPRD Sulbar tersebut tidak sah. "Rapat DPRD kemarin itu melampaui kewenangan, tidak otomatis yang diselengarakan di sana itu sah," cetus Priyo.



Pernyataan bahwa rapat tersebut tidak sah, menurut Priyo, karena rapat tersebut tidak qourum. "Itu kan namanya melakukan langkah sembrono. Tidak bisa DPRD begitu, sembarangan memecat pilihan langsung dari rakyat," ujarnya.

Priyo menambahkan, pemecatan gubernur selain tidak boleh dilakukan secara sembarangan, juga ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk melakukan pemecatan. "Harus lewati jalur-jalur yang bukan main rumitnya."

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono juga menyebutkan bahwa terhadap masalah itu, bukan wilayah DPRD untuk melakukan pemecatan. "DPRD kok memecat gubernur, itu bukan haknya," tegas Agung Laksono.

Jalur-jalur pemberhentian seorang gubernur di daerah yang dinilai Priyo sangat rumit itu, yakni harus diputuskan lewat forum sidang paripurna DPRD provinsi bersangkutan yang dihadiri minimal tiga perempat anggota dan disetujui minimal dua pertiga anggota DPRD yang hadir.

Setelah itu, putusan atau pendapat DPRD itu diajukan ke Presiden melalui Mendagri. Presiden kemudian meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili substansi tuduhan terhadap gubernur bersangkutan. Itu mekanismenya
Read more...

Pemilu 2009 Terberat bagi Golkar

"Jika Golkar tidak membenahi diri dengan sebaik-baiknya, mungkin Pemilu 2009 akan menjadi 'monumen' di mana Golkar mencapai hasil terendah dalam sejarah pemilu di Indonesia," kata Denny dalam jumpa pers tentang analisis hasil survei nasional LSI di Jakarta, Jumat (19/12).

Dalam survei terakhir yang dilakukan LSI, hanya 11,9 persen responden yang menjawab akan memilih Partai Golkar, jika pemilu dilaksanakan hari ini. Dengan hasil itu, Golkar hanya menempati urutan ketiga di bawah PDI Perjuangan yang dipilih sebanyak 31 persen responden dan Partai Demokrat yang dipilih sebanyak 19,3 responden.

Selebihnya, responden memilih PKS (4,1 persen), PKB (3,1), PPP (2,8), PAN (2,8), Hanura (1,9), Gerindra (1) dan PDK (0,8). Sebanyak 17,3 persen responden menyatakan tidak tahu dan sebanyak 4 persen memilih partai-partai lainnya.

Survei LSI itu dilakukan pada 5-15 Desember 2008, dengan jumlah responden awal sebanyak 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional.

Survei yang memiliki tingkat kesalahan sebesar plus minus 2,9 persen itu dilakukan melalui wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuesioner.

Denny JA mengatakan, Partai Golkar tidak hanya dikalahkan oleh PDIP tetapi juga oleh Partai Demokrat.

"Mengapa? karena Golkar sekarang kehilangan identitas, dibilang partai pemerintah tapi sekali-sekali beroposisi, tetapi dibilang oposisi juga tidak. Sementara tidak ada pula isu kuat yang dia (Golkar) berikan, beda dengan PDIP yang sempat anjlok dengan isu sembako naik lagi," katanya.



Ia menambahkan, tidak ada isu besar dan tokoh yang punya posisi bisa "menarik" Partai Golkar seperti halnya Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa "menarik" Partai Demokrat. "Mungkin itu karena saking banyaknya tokoh-tokoh dengan kualitas yang merata di Golkar," katanya.

Oleh karena itu, untuk menaikkan kembali citranya, Denny menyarankan agar Golkar lebih banyak lagi berbicara isu-isu yang menarik dan mulai bicara fgur calon presiden.

"Bayangkan, sebagai partai besar hanya calon wakil presiden yang dimunculkan, calon presiden dong. Golkar harus berani bertrung dalam Pilpres, wajar saja itu, supaya orang tahu bahwa partai besar ini punya visi misi kuat dan tokoh yang kuat. Partai besar kok hanya minta wapres, ini akan kehilangan pesonanya," kata Denny.

Denny mencontohkan, berdasarkan survei yang dilakukan LSI, sejak menyuarakan isu sembako murah, PDIP yang tadinya anjlok kembali naik dan memimpin.

"Sejak mengeluarkan isu sembako, segmen pemilih dari berbagai partai 'tertarik' ke PDIP. Segmen pemilih Partai Hanura, Partai Gerindra, atau Partai Golkar itu kan hampir sama yakni kaum nasionalis dan itu sebagian beralih ke PDIP," katanya.
Read more...

Persaingan Wapres Golkar 2009

Wiranto Capres Partai Golkar 2009
Pertarungan ”Hidup-Mati” Akbar-Kalla


Nusa Dua, Sinar Harapan
Perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas VII di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, sepanjang hari Sabtu (18/12) menjadi puncak pertarungan antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla. Dua kandidat yang sama-sama memiliki basis dukungan besar ini akan bersaing dalam pemilihan langsung yang akan dimulai sore nanti.
Munculnya dua nama ini menjadikan ajang pemilihan ketua umum Partai Golkar merupakan pertarungan ”hidup-mati”, baik bagi kubu Akbar Tandjung yang didukung Wiranto maupun kubu Jusuf Kalla yang mendapat dukungan penuh dari Agung Laksono, Surya Paloh dan belakangan Sri Sultan Hamengku Bowono X.
Meski begitu bisa saja muncul calon lain yakni ”kuda hitam” Marwah Daud Ibrahim, karena dukungan terhadap satu-satunya calon perempuan ini terus menguat dan sampai siang ini Marwah tetap maju sendiri tanpa berkoalisi dengan kubu Kalla maupun Akbar.
Yang menarik dari perubahan peta kekuatan masing-masing calon, Wiranto yang semula akan mencalonkan diri sebagai ketua umum, ternyata mengambil langkah mundur tapi tetap bersatu dalam kubu Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.



Perubahan ini disertai dengan konsesi politik kepada mantan Menhankam/Pangab yang juga mantan calon presiden Partai Golkar itu.
Sesuai kesepakatan antara Wiranto dan Akbar Tandjung yang dicapai Jumat (17/12) petang, Wiranto setuju Akbar tetap maju sebagai calon Ketua Umum sedangkan dirinya hanya sebagai Ketua Dewan Penasihat. Tetapi Wiranto dijanjikan sebagai calon presiden Partai Golkar 2009, jika kubu ini memenangkan pemilihan. Selain itu, kubu Wiranto juga diberi jatah 30 persen dalam kepengurusan Golkar mendatang.
Kesepakatan antara Wiranto dan Akbar itu akan dibuat secara tertulis dan mengikat bagi kedua belah pihak, dengan disaksikan Ketua Penasihat Golkar saat ini, Harmoko dan Oetoyo Oesman yang juga pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Perubahan yang cukup cepat dan radikal dari peta kekuatan masing-masing kandidat ini menjadi dinamika tersendiri dalam Munas VII Partai Golkar ini. Kalangan tim sukses masing-masing calon mengungkapkan keheranan mereka sekaligus terkejut karena peta politik masing-masing kandidat bisa terfragmentasi sedemikian rupa.
Sementara itu kubu Jusuf Kalla yang didukung Agung Laksono dan Sri Sultan HB X mengklaim dapat dukungan lebih dari 50 persen pemilik hak suara dan yakin bisa memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar ini. Sebaliknya, kubu Akbar yang dinilai banyak kalangan memiliki tim yang handal, juga optimistis bisa menguasai lebih dari 50 persen pemilik suara dalam Munas ini.
Menurut Ketua DPD Golkar tingkat I Yogyakarta, Gandung Pardiman, tadi pagi di arena Munas, bagi Akbar dan Kalla pemilihan Ketua Umum ini merupakan pertarungan ”hidup-mati” bagi karir politik mereka di Partai Golkar. Jika Kalla menang, maka tamatlah riwayat politik Akbar dan orang-orang sekitarnya. Begitu juga jika Akbar memenangkan pemilihan, lenyap sudah karir politik Kalla di Golkar dan para mendukungnya.
Gandung mengingatkan sekaligus meminta kepada kedua calon dan tim suksesnya untuk siap menang dan siap kalah tanpa harus membuat tindakan anarkis. Sebab demokrasi yang sudah dibangun di dalam partai jangan sampai dirusak oleh tindakan anarkis.

Verifikasi Calon
Sampai siang ini tercatat empat calon ketua umum yang resmi mendaftar dan mengembalikan berkas pencalonan, yaitu Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Marwah Daud Ibrahim dan Slamet Effendi Jusuf. Meski tidak didukung banyak DPD, Slamet Effendi masih tetap menyatakan diri maju ke pertarungan. Sedangkan Agung Laksono dan Wiranto urung mencalonkan diri.
Tim verifikasi yang bertugas untuk meneliti berkas pencalonan keempat kandidat itu siang ini masih melakukan rapat dipimpin ketuanya Abdul Gafur. Jumlah anggota tim verifikasi 12 orang, lima dari unsur pimpinan Munas dan tujuh dari unsur pimpinan steering committee (SC).
Hasil verifikasi baru akan diumumkan siang menjelang sore mengingat keputusan tim verifikasi harus dibawa ke rapat pleno Munas dan diputuskan siapa yang berhak ikut dalam pemilihan. Karena persyaratan calon harus didukung minimal 150 suara, maka dari empat calon ini dipastikan bakal gugur satu atau dua calon. Setelah itu barulah dilakukan pemilihan secara langsung.

Kalla Bisa Terganjal
Dari serangkaian wawancara SH dengan beberapa anggota tim verifikasi yang tidak mau disebutkan namanya, disimpulkan ada kemungkinan Kalla terganjal dalam proses verifikasi mengingat dua hal pokok yang dianggap tidak memenuhi persyaratan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Dua unsur yang bisa mengganjal Kalla terkait PDLT adalah yang bersangkutan pernah di nonaktifkan sebagai penasihat Partai Golkar dan Kalla juga pernah dicalonkan oleh partai lain dalam pemilihan presiden. Karena yang bersangkutan terpilih secara otomatis dia menjalankan program visi dan misi partai lain.
Namun demikian, perdebatan untuk mengganjal Kalla dipastikan sangat keras di dalam tim verifikasi karena dampak yang akan ditimbulkan jika Kalla terganjal sangat besar. Salah satu anggota tim verifikasi mengungkapkan, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla pasti mempunyai perhitungan cermat untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dan telah mempersiapkan tim untuk meluluskan dari proses persyaratan. Ditambah lagi kekuatan uang yang cukup besar.
Namun demikian keputusan untuk meloloskan atau mengganjal Kalla akan sangat tergantung pada hasil penelitian tim verifikasi dan persetujuan pleno Munas. Jika Kalla benar-benar terganjal, maka yang akan bertarung adalah Akbar melawan Marwah Daud. Bisa saja dukungan kepada Kalla akan dialihkan kepada Marwah Daud.

Wiranto–Akbar
Perkembangan yang sangat menarik adalah bersatunya kubu Akbar Tandjung dengan kubu Wiranto yang selama ini dianggap sangat berseberangan menjadi satu kekuatan yang sangat sinergis. Wiranto dengan jiwa besar menyatakan mundur dari proses pencalonan dan berdiri di belakang Akbar Tandjung. Tapi koalisi dua tokoh ini ditinggalkan Prabowo yang beralih memberikan dukungan kepada Jusuf Kalla.
Wiranto mengatakan kerja samanya dengan Akbar untuk membawa Golkar ke depan menjadi partai yang bertambah solid, mandiri, dan bagian dari rekonsiliasi antara dirinya dengan Akbar Tandjung.
Read more...

Popularitas JK Anjlok Itu Risiko

Jakarta - Tidak hanya terjadi pada Presiden SBY, kebijakan kenaikan harga BBM ikut berimbas pada merosotnya popularitas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Partai Golkar menilai hal ini sudah menjadi risiko.

"Semua itu jadi masukan berharga," kata Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono di sela-sela rakornas Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/6/2008).

Agung juga mengungkapkan, partainya juga melakukan survei internal. "Kita juga melakukan survei in house untuk membandingkan kebenaran, jangan-jangan ada unsur lain," jelasnya.

Agung melihat, banyak survei yang dilakukan sekarang ini tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa hasil survei hanya membentuk opini, namun tidak sama dengan kenyataannya.



"Ada yang berpandangan hasil survei sering tidak berhasil, berbeda dari kenyataannya, sehingga banyak yang mempertanyakan hasil survei," pungkasnya.

Hasil survei Indo Barometer terbaru menunjukkan merosotnya popularitas SBY dari 49,5 persen pada Desember 2007 ke angka 20,7 persen pasca kenaikan BBM 24 Mei 2008. Hasil survei yang diumumkan Minggu kemarin ini membuat popularitas SBY berada di bawah rival terdekatnya, Megawati Soekarnoputri, yang mendapat 30,4 persen. Jusuf Kalla menjadi wapres periode 2009-2014 lebih kecil lagi, hanya mendapat 19,7 persen responden. Yang tidak menginginkan sebanyak 64,5 persen dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 15,8 persen.
Read more...

Kampanye 2009 Akan Dimulai, SBY Mulai Was-was

Jakarta - Kampanye Pemilu 2009 akan berlangsung mulai pertengahan Juli nanti sampai awal April 2009. Panjangnya masa kampanye kali ini membuat Presiden SBY was-was terhadap stabilitas politik nasional.

Hal ini ia ungkapkan dalam silaturahim dengan peserta Musyawarah Kubro Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, di Jakarta, Senin (30/6/2008).

"Sebenarnya saya tidak ingin terlalu lama kampanye ini. Bayangkan rakyat dipecah dan dihadap-hadapkan hanya karena perbedaan warna bendera dan jaket partai," ujar SBY.



Presiden khawatir polarisasi masyarakat dalam waktu lama seperti demikian akan berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban. Padahal sepuluh tahun terakhir bangsa Indonesia telah bekerjakeras dalam menjaga stabilitas nasional setelah sempat terpuruh akibat banyaknya konflik komunal.

Tapi masa kampanye selama 10 bulan adalah amanah UU Pemilu. Maka kini langkah yang paling bisa dilakukan agar kontestan Pemilu berkampanye secara sehat, saling hormati, menjahui tindak kekerasan dan menjunjung tinggi etika politik yang santun.

"Mudah-mudahan pemilu janganlah membuat negara kita tidak stabil lagi. Berpolitiklah yang sehat jauhkan dari kekerasan agar politik kita stabil. Para peserta pemilu juga bangsa kita sendiri, kenapa kita mesti berbenturan dan bentok?" harap SBY.
Read more...

Kalender 2009

Silakan Download Read more...

Nomor Urut Partai Pemilu 2004

KPU Umumkan
Jakarta (8/12/03): Rapat Paripurna Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadiri para Ketua Umum dan Sekjen 24 partai yang peserta Pemilu 2004, mengundi nomor urut sbb:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor Read more...

Nomor Parpol Pemilu 2009

Jakarta, 9/7/2008: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (9/7/2008) di Jakarta, melakukan undian nomor urut partai politik untuk Pemilu 2009. Undian itu dihadiri dan dilakukan para pimpinan partai. Berikut ini urutannya:

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Read more...

Nurul Kampanye Dengan Komik Politik

Caleg Partai Golkar, Nurul Arifin, meluncurkan komik politik untuk pemilih pemula. Komik berjudul "Putih Abu-abu Pemilu" ini diluncurkan Selasa siang 18 Nopember lalu di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Menurutnya komik ini bertujuan memberi gambaran tentang proses politik dan demokrasi. "Kalau sudah mendapat pemahaman politik, pemilih pemula siap menggunakan hak politiknya," kata Nurul.

Menurutnya, selama ini masyarakat dan pemilih pemula cenderung menganggap berpolitik harus menjadi anggota Parlemen atau partai. Padahal, penggunaan hak pilih dalam Pemilu sudah merupakan kegiatan politik.Koordinator Nasional Jaringan

Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Jeirry Sumampow, menyambut baik peluncuran komik dengan 39 halaman berwarna ini. Komik ini, kata Jeirry, bisa memberi pendidikan bagi pemilih pemula. "Selama ini banyak yang tak peduli terhadap pemilih pemula," kata Jeirry. Padahal, pemilih pemula saat ini cenderung cuek terhadap Pemilu terutama di kota besar. "Komik ini bisa memberi informasi dan menggugah kesadaran pemilih pemula soal Pemilu," katanya.
(Martyn) Read more...

Golkar Merebut Kursi Walikota Serang-Banten

Gagal meraih kursi Bupati Serang untuk kedua kalinya setelah dikalahkan Taufik Nuriman dalam Pilkada Kabupaten Serang tahun 2005, kini Bunyamin hampir dipastikan menduduki kursi Walikota Serang periode 2008-2013.

Hal itu menyusul perolehan suara pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Serang Bunyamin-Tb Haerul Jaman dalam Pilkada Kota Serang jauh meninggalkan pasangan Jayeng Rana-Deden Apriandhi. Berdasarkan penghitungan manual, Bunyamin-Jaman menang telak. Dipastikan Bunyamin-Jaman akan menjadi walikota/wakil walikota Serang pertama hasil pemilihan langsung. Pasangan ini unggul di Kasemen, Serang, Walantaka, Cipocok Jaya, Curug dan Cuma kalah di Taktakan.

Bunyamin mengatakan, bila kelak dinyatakan sebagai walikota terpilih akan mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk calon walikota/wakil walikota yang bersaing dengan dirinya dalam Pilkada. Bunyamin juga berjanji akan membangun kebersamaan dengan pemerintahan daerah lainnya, baik Pemprov Banten maupun Pemkab Serang sebagai kabupaten induk untuk membangun Kota Serang.

Sebelumnya, pada tahun 2005, Bunyamin ikut dalam Pilkada Kabupaten Serang. Saat itu, Bunyamin berpasangan dengan Ma’mun Syahroni yang diusung Partai Golkar. Namun perolehan suara keduanya kalah dengan pasangan Taufik Nuriman-Andy Sujadi yang diusung PKS dan Partai Demokrat. Kekalahan itu membuat Bunyamin juga tergusur sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang.

Sejak kalah dalam Pilkada Kabupaten Serang dan tidak lagi menjabat sebagai ketua Partai Golkar, nama Bunyamin tenggelam. Namun saat Pilkada Kota Serang dilaksanakan tiba-tiba Bunyamin muncul kembali. Bunyamin lalu mendaftarkan diri menjadi calon walikota dari Partai Golkar. Setelah melalui tahapan seleksi, Bunyamin dianggap memenuhi persyaratan dan diusung menjadi calon walikota berpasangan dengan Tb Haerul Jaman.
(Martyn) Read more...

LDII Pro Caleg-caleg Muda Golkar

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) DKI Jakarta mulai menyosialisasikan pentingnya peran politik masyarakat, khususnya pengurus dan anggota LDII dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, baik Pemilihan Legislatif (Pilleg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Rangkaian acara berkelanjutan ini dimulai Sabtu lalu, 22 Nopember 2009 di Gedung Lembaga Pengembangan Masyarakat Jakarta (LPMJ), Pulo Gadung. Sebagaimana diketahui, LDII adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang pernah didirikan Partai Golkar dan konsentrasi di bidang sosial budaya, khususnya dakwah Islam.

Hadir dalam acara tersebut para calon anggota legislatif (caleg) muda Partai Golkar, seperti Ketua Harian Bappiluda Partai Golkar yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI-2, Fayakhun Andriadi, Caleg DPR RI Dapil DKI-1, Baskara Sukarya, Caleg DPR RI Dapil DKI-3, Caleg DPRD DKI Dapil Jakut, Achmad Annama, Caleg DPRD DKI Dapil Jaktim, Sarji dan Caleg DPRD DKI Dapil Jaksel, Arman Amir. Semua caleg diberi kesempatan untuk memaparkan misi, visi dan konsep pemberdayaan umat yang dimilikinya jika nanti terpilih.

Acara ini dilaksanakan DPD LDII DKI Jakarta, selain sebagai ajang mempererat silaturahmi sesama umat Islam anggota LDII juga untuk mendekatkan kembali LDII dengan yang melahirkannya, yaitu Partai Golkar. Acara ini akan terus berkelanjutan hingga ke tingkat-tingkat dibawahnya. Kepengurusan LDII sendiri tersebar hingga tingkat kelurahan. Untuk DKI Jakarta, anggotanya mencapai sekitar tiga ratus ribuan dan masjid yang dikelolanya berjumlah sekitar dua ratus masjid.
(Martyn) Read more...

Kaum Muda Berpeluang di 2009

Tokoh muda diharapkan muncul dalam Pilpres 2009 mendatang. Direktur Eksekutif Reform Institute Yuddy Latief menyatakan, rakyat memerlukan figur pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan potensi itu hanya terjadi lewat perpaduan tokoh muda dan senior. Yuddy menambahkan, mayoritas pemilih dalam Pemilu 2009 nanti kelompok muda yang jumlahnya sekitar 80 juta orang. "Saat ini publik ingin perubahan dan mereka berharap tokoh mudalah yang mampu melaksanakan," tuturnya.

Kemenangan mengejutkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (HADE) dalam Pilgub Jawa Barat menjadi jalan bagi kombinasi pasangan senior dan muda. Sebab, saat ini ada tekanan publik yang kuat agar kepemimpinan nasional mendatang mengakomodasi tokoh-tokoh muda. "Memang terlalu cepat untuk menghubungkan Pilpres 2009 dengan Pilgub Jabar, tapi masyarakat butuh tokoh muda," tegasnya.

Yuddy menambahkan, masih diperlukan kerja keras bagi tokoh-tokoh muda jika ingin bersaing dalam pilpres. Alasannya, saat ini para tokoh senior yang menjadi pimpinan parpol belum mau memberikan kesempatan kepada tokoh muda. Sistem politik masih berpihak kepada tokoh lama dan senior dalam Pilpres 2009.
(Martyn) Read more...

8 Dirjern Raih Birokrasi Award

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

"Pegawai kita kelewat banyak. Satu Dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima Kasi (kepala seksi). Jadi, satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan," ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang diadakan Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group di Hotel Borobudur, Jakarta, tadi malam (11/9).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga berada di kursi undangan.

"Kita hidup di belantara hutan peraturan. Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) Dirjen," kata Wapres.

Berdasar pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiri. Hambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanj Delapan Dirjen Raih Birokrasi Award
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

"Pegawai kita kelewat banyak. Satu Dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima Kasi (kepala seksi). Jadi, satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan," ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang diadakan Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group di Hotel Borobudur, Jakarta, tadi malam (11/9).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga berada di kursi undangan.

"Kita hidup di belantara hutan peraturan. Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) Dirjen," kata Wapres.

Berdasar pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiri. Hambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanjang penerbitan izin.

"Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayani. Sekarang lambat karena takut melanggar hukum. Akibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, kepmen (keputusan menteri), atau keppres (keputusan presiden)," katanya.

Kalla mengaku, puncak kemarahannya pada birokrasi terjadi ketika idenya membangun pembangkit listrik 10 ribu MW terhambat aturan. Salah satu bawahannya menyodorkan keppres berusia 40 tahun yang melarang pemerintah menjamin utang badan usaha milik negara (BUMN). "Bayangkan, negara mati lampu karena satu keppres yang mungkin sudah dilupakan pembuatnya," katanya geram.

Pemerintah, kata Wapres, telah berupaya memangkas birokrasi dengan otonomi daerah dan berbagai layanan satu atap untuk mengurus perizinan. Namun, ternyata layanan satu atap itu belakangan tidak efektif. "Karena satu atapnya ada di mana-mana," ujarnya.

Kalla mengaku bangga dan berterima kasih bahwa di tengah kritik kepada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Wapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

''Jangan nanti sudah diberi penghargaan masyarakat antrean barang di bea cukai masih panjang,'' katanya, menyindir Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang tadi malam menerima penghargaan sebagai birokrat dengan kompetensi teknis terbaik.

Birokrasi Award 2008 diberikan oleh Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan pada 7 Maret 2007. Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos dilontarkan Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Agar Birokrasi Tidak seperti Ferrari di Atas Bemo di Bawah.

Dalam tulisan itu, Dahlan menggambarkan kondisi pelayanan birokrasi Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakat. IRB didirikan menyusul sukses The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang sudah tujuh tahun ini memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam otonomi daerah.

Dalam sambutannya kemarin, Dahlan memberikan penilaian terhadap kedewasaan beberapa elemen. Menurut Dahlan, masyarakat saat ini memiliki kedewasaan yang baik. Nilainya 7,5. Pengusaha juga demikian, sudah jarang terjadi markup maupun suap. Nilainya juga 7,5. Media massa, menurut Dahlan, sebenarnya memiliki nilai 9. Tetapi, karena ada media bodrek, kalau dirata-rata, nilainya menjadi 7. ''Nah, yang menjengkelkan masyarakat itu ada dua, yakni partai politik dan birokrasi.''

Dahlan mengatakan, selama ini sering dilakukan usaha perbaikan dengan mengkritik birokrasi melalui berita di koran. Ternyata, kata Dahlan, dengan digebuki setiap hari di koran, prestasi birokrasi malah menurun. Kali ini coba dibalik dengan memberikan pujian bagi birokrat terbaik. ''Ini untuk mendewasakan. Selain setiap hari digebuki, harus ada yang dipuji,'' kata Dahlan. ''Jangan sampai birokrat yang bagus tenggelam dengan citra umum yang buruk,'' sambungnya.

IRB, kata Dahlan, sengaja memilih pejabat di level Dirjen atau deputi untuk dinilai. Sebab, Dirjen atau deputi merupakan pejabat yang secara operasional berkaitan langsung dengan kebijakan bagi masyarakat. Karena itu, Dahlan meminta Dirjen-Dirjen di Indonesia tidak direcoki politik.

Tadi malam Dahlan, disaksikan Wapres Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan kepada delapan Dirjen terbaik di Indonesia. Penerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun oleh IRB yang dipandu steering committee IRB yang terdiri atas Siti Nurbaya (Sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli Men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian).

Penerima Birokrasi Award dibagi delapan kategori, yaitu statemanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Kategori kenegarawanan atau statesmanship diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori visionary atau berpikir ke depan diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan. Kategori leadership diraih Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. Dan, kategori followership diraih I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

Tiga kategori yang lain untuk birokrat dengan ciri kompetensi. Yaitu, kategori kompetensi teknis diraih Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Kemudian, Agoes Widjanarko, Sekjen Departemen Pekerjaan Umum, untuk kategori kompetensi manajerial. Dan, yang terakhir, kategori kompetensi sosial diraih Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.(ang penerbitan izin.

"Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayani. Sekarang lambat karena takut melanggar hukum. Akibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, kepmen (keputusan menteri), atau keppres (keputusan presiden)," katanya.

Kalla mengaku, puncak kemarahannya pada birokrasi terjadi ketika idenya membangun pembangkit listrik 10 ribu MW terhambat aturan. Salah satu bawahannya menyodorkan keppres berusia 40 tahun yang melarang pemerintah menjamin utang badan usaha milik negara (BUMN). "Bayangkan, negara mati lampu karena satu keppres yang mungkin sudah dilupakan pembuatnya," katanya geram.

Pemerintah, kata Wapres, telah berupaya memangkas birokrasi dengan otonomi daerah dan berbagai layanan satu atap untuk mengurus perizinan. Namun, ternyata layanan satu atap itu belakangan tidak efektif. "Karena satu atapnya ada di mana-mana," ujarnya.

Kalla mengaku bangga dan berterima kasih bahwa di tengah kritik kepada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Wapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

''Jangan nanti sudah diberi penghargaan masyarakat antrean barang di bea cukai masih panjang,'' katanya, menyindir Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang tadi malam menerima penghargaan sebagai birokrat dengan kompetensi teknis terbaik.

Birokrasi Award 2008 diberikan oleh Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan pada 7 Maret 2007. Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos dilontarkan Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Agar Birokrasi Tidak seperti Ferrari di Atas Bemo di Bawah.

Dalam tulisan itu, Dahlan menggambarkan kondisi pelayanan birokrasi Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakat. IRB didirikan menyusul sukses The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang sudah tujuh tahun ini memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam otonomi daerah.

Dalam sambutannya kemarin, Dahlan memberikan penilaian terhadap kedewasaan beberapa elemen. Menurut Dahlan, masyarakat saat ini memiliki kedewasaan yang baik. Nilainya 7,5. Pengusaha juga demikian, sudah jarang terjadi markup maupun suap. Nilainya juga 7,5. Media massa, menurut Dahlan, sebenarnya memiliki nilai 9. Tetapi, karena ada media bodrek, kalau dirata-rata, nilainya menjadi 7. ''Nah, yang menjengkelkan masyarakat itu ada dua, yakni partai politik dan birokrasi.''

Dahlan mengatakan, selama ini sering dilakukan usaha perbaikan dengan mengkritik birokrasi melalui berita di koran. Ternyata, kata Dahlan, dengan digebuki setiap hari di koran, prestasi birokrasi malah menurun. Kali ini coba dibalik dengan memberikan pujian bagi birokrat terbaik. ''Ini untuk mendewasakan. Selain setiap hari digebuki, harus ada yang dipuji,'' kata Dahlan. ''Jangan sampai birokrat yang bagus tenggelam dengan citra umum yang buruk,'' sambungnya.

IRB, kata Dahlan, sengaja memilih pejabat di level Dirjen atau deputi untuk dinilai. Sebab, Dirjen atau deputi merupakan pejabat yang secara operasional berkaitan langsung dengan kebijakan bagi masyarakat. Karena itu, Dahlan meminta Dirjen-Dirjen di Indonesia tidak direcoki politik.

Tadi malam Dahlan, disaksikan Wapres Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan kepada delapan Dirjen terbaik di Indonesia. Penerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun oleh IRB yang dipandu steering committee IRB yang terdiri atas Siti Nurbaya (Sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli Men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian).

Penerima Birokrasi Award dibagi delapan kategori, yaitu statemanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Kategori kenegarawanan atau statesmanship diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori visionary atau berpikir ke depan diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan. Kategori leadership diraih Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. Dan, kategori followership diraih I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

Tiga kategori yang lain untuk birokrat dengan ciri kompetensi. Yaitu, kategori kompetensi teknis diraih Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Kemudian, Agoes Widjanarko, Sekjen Departemen Pekerjaan Umum, untuk kategori kompetensi manajerial. Dan, yang terakhir, kategori kompetensi sosial diraih Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. (jwpos) Delapan Dirjen Raih Birokrasi Award
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

"Pegawai kita kelewat banyak. Satu Dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima Kasi (kepala seksi). Jadi, satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan," ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang diadakan Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group di Hotel Borobudur, Jakarta, tadi malam (11/9).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga berada di kursi undangan.

"Kita hidup di belantara hutan peraturan. Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) Dirjen," kata Wapres.

Berdasar pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiri. Hambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanjang penerbitan izin.

"Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayani. Sekarang lambat karena takut melanggar hukum. Akibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, kepmen (keputusan menteri), atau keppres (keputusan presiden)," katanya.

Kalla mengaku, puncak kemarahannya pada birokrasi terjadi ketika idenya membangun pembangkit listrik 10 ribu MW terhambat aturan. Salah satu bawahannya menyodorkan keppres berusia 40 tahun yang melarang pemerintah menjamin utang badan usaha milik negara (BUMN). "Bayangkan, negara mati lampu karena satu keppres yang mungkin sudah dilupakan pembuatnya," katanya geram.

Pemerintah, kata Wapres, telah berupaya memangkas birokrasi dengan otonomi daerah dan berbagai layanan satu atap untuk mengurus perizinan. Namun, ternyata layanan satu atap itu belakangan tidak efektif. "Karena satu atapnya ada di mana-mana," ujarnya.

Kalla mengaku bangga dan berterima kasih bahwa di tengah kritik kepada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Wapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

''Jangan nanti sudah diberi penghargaan masyarakat antrean barang di bea cukai masih panjang,'' katanya, menyindir Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang tadi malam menerima penghargaan sebagai birokrat dengan kompetensi teknis terbaik.

Birokrasi Award 2008 diberikan oleh Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan pada 7 Maret 2007. Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos dilontarkan Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Agar Birokrasi Tidak seperti Ferrari di Atas Bemo di Bawah.

Dalam tulisan itu, Dahlan menggambarkan kondisi pelayanan birokrasi Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakat. IRB didirikan menyusul sukses The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang sudah tujuh tahun ini memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam otonomi daerah.

Dalam sambutannya kemarin, Dahlan memberikan penilaian terhadap kedewasaan beberapa elemen. Menurut Dahlan, masyarakat saat ini memiliki kedewasaan yang baik. Nilainya 7,5. Pengusaha juga demikian, sudah jarang terjadi markup maupun suap. Nilainya juga 7,5. Media massa, menurut Dahlan, sebenarnya memiliki nilai 9. Tetapi, karena ada media bodrek, kalau dirata-rata, nilainya menjadi 7. ''Nah, yang menjengkelkan masyarakat itu ada dua, yakni partai politik dan birokrasi.''

Dahlan mengatakan, selama ini sering dilakukan usaha perbaikan dengan mengkritik birokrasi melalui berita di koran. Ternyata, kata Dahlan, dengan digebuki setiap hari di koran, prestasi birokrasi malah menurun. Kali ini coba dibalik dengan memberikan pujian bagi birokrat terbaik. ''Ini untuk mendewasakan. Selain setiap hari digebuki, harus ada yang dipuji,'' kata Dahlan. ''Jangan sampai birokrat yang bagus tenggelam dengan citra umum yang buruk,'' sambungnya.

IRB, kata Dahlan, sengaja memilih pejabat di level Dirjen atau deputi untuk dinilai. Sebab, Dirjen atau deputi merupakan pejabat yang secara operasional berkaitan langsung dengan kebijakan bagi masyarakat. Karena itu, Dahlan meminta Dirjen-Dirjen di Indonesia tidak direcoki politik.

Tadi malam Dahlan, disaksikan Wapres Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan kepada delapan Dirjen terbaik di Indonesia. Penerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun oleh IRB yang dipandu steering committee IRB yang terdiri atas Siti Nurbaya (Sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli Men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian).

Penerima Birokrasi Award dibagi delapan kategori, yaitu statemanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Kategori kenegarawanan atau statesmanship diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori visionary atau berpikir ke depan diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan. Kategori leadership diraih Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. Dan, kategori followership diraih I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

Tiga kategori yang lain untuk birokrat dengan ciri kompetensi. Yaitu, kategori kompetensi teknis diraih Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Kemudian, Agoes Widjanarko, Sekjen Departemen Pekerjaan Umum, untuk kategori kompetensi manajerial. Dan, yang terakhir, kategori kompetensi sosial diraih Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.
(Martyn) Read more...

Uang bukan Segalanya

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan uang tidak menentukan keterpilihan seseorang dalam sistem suara terbanyak.

Menurut Kalla, para caleg bisa berkampanye tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya. “Orang bisa berkampanye dengan memberi konsep, simpati, rajin mengunjungi orang, track record yang baik. Kaos, bendera, memang penting, tapi tidak menentukan. Bukan uang yang menentukan,” ujar Kalla di Jakarta, Rabu (24/12). Seperti diketahui,dengan mekanisme terbanyak setiap caleg otomatis harus bersaing keras.Di sisi lain,tidak semua caleg memiliki dana cukup untuk menggelar kampanye.

Melihat hal tersebut, Kalla mengatakan, faktor uang dalam hal ini tidak terlalu penting karena mereka hanya berkampanye di dua atau tiga kabupaten. Berbeda dengan pemilihan presiden (pilpres) yang mengharuskan capres dan cawapres berkampanye ke seluruh Indonesia. Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Drajad H Wibowo.

Anggota Komisi XI ini menilai banyaknya uang tidak akan menentukan seorang calon legislatif (caleg) akan terpilih dalam pemilu sistem suara terbanyak. Karena itu keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan Pasal 214 UU No 10 Pemilu tentang sistem nomor urut tidak akan mengkhawatirkan caleg yang akan lolos hanyalah yang mempunyai uang banyak. “Uang tidak menentukan.

Sebaliknya, orang yang punya uang banyak malah cenderung tidak menghendaki sistem suara terbanyak karena mereka bisa membeli nomor urut ke partai,” kata Drajad di Jakarta kemarin. Menurut dia, sistem suara terbanyak justru memberikan kesempatan bagi semua caleg yang mau bekerja keras dan mau turun ke daerah pemilihan (dapil) untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi program secara langsung. Dengan begitu, putusan MK setidaknya telah menjadi warning bagi caleg yang banyak uangnya. Dengan kata lain, suara terbanyak hanya merugikan bagi yang sudah melakukan transaksi nomor urut caleg.

Mengenai kekhawatiran akan adanya jual beli suara oleh caleg yang banyak uang, Drajad melihat masyarakat sudah banyak yang cerdas dalam memberikan pilihan. “Bisa saja caleg yang mengandalkan uang untuk serangan fajar malah hanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Diambil uangnya, tapi tidak dipilih namanya.Karena rakyat juga melihat dan menilai caleg mana yang akan dipilih.

Jadi yang banyak duit dan sudah beli nomor urut yang sekarang ini sangat rugi,ibarat orang yang membeli saham dan nggak ada untungnya sama sekali. La yang begitu kan biasanya caleg yang banyak uang,”ungkapnya. Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nursyahbani Katjasungkana. Dia berpendapat, putusan MK justru menguntungkan caleg yang memiliki uang banyak.

“Keputusan ini menguntungkan caleg berduit dan ini bisa mempermudah kemenangan caleg berduit tersebut,”ungkapnya. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai mekanisme suara terbanyak untuk menetapkan anggota legislatif akan menguntungkan artis dan caleg berkantong tebal.
(redaksi : Martyn) Read more...

Kampanye Bersama Golkar

Wacana kampanye bersama yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Surya Paloh, belum pernah sekalipun dibicarakan di rapat internal Partai Golkar. Pernyataan tersebut dinilai bukan pula agenda resmi partai jelang menghadapi Pemilu legislatif 2009 nanti.

"Tidak ada pembicaraan seperti itu di internal dan DPP tidak pernah mengagendakan kampanye bersama di Pemilu legislatif antara Golkar dengan PDIP," tegas Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Firman Subagyo, Kamis (25/12).

Firman menjelaskan, tidak mungkin itu terlaksana. Kalau hari kampanye mungkin bisa. Namun, untuk satu tempat, dengan atribut dua partai mustahil terjadi. Apalagi, tuturnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan suara terbanyak digunakan dalam menetapkan calon anggota legislatif terpilih nantinya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI, Ganjar Pranowo. Malahan ia pesimis gagasan yang dilontarkan Surya Paloh untuk kampanye bersama secara riil di lapangan dapat terwujud. Alasannya, dalam Pemilu 2009 nanti, cara pencoblosan menggunakan pilih orang, bukan saja partai .

"Tidak mungkin kampanye bersama antara Golkar dan PDIP di lapangan dapat terwujud. Realitasnya sulit dilaksanakan. Dalam tataran gagasan oke saja," ungkapnya. "Satu partai saja sulit untuk mengkampanyekan coblos partai, apalagi dua partai berbeda. Lebih bagus mereka mengkampanyekan diri mereka, dibandingkan partainya," alasan anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP ini.

Ia juga bakal bertanya lebih lanjut kepada Surya Paloh apa yang dimaksudkan dengan kampanye bersama Golkar dan PDIP sama saja. Ganjar sendiri mesti bertanya-tanya terlebih dahulu dengan teman-teman satu partainya, memastikan apakah ini sudah dibicarakan di internal atau belum sama sekali.

"Barangkali mungkin sudah dibicarakan antara Pak Taufik dengan Surya Paloh mengenai ini. Wacana ini disampaikan ke publik agar mendapat diskursus ditengah masyarakat saja,"lanjutnya.

Saat memberikan pembekalan sekaligus menutup acara Diklat Jurkam Partai Golkar Kalimantan Barat di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Rabu (24/12) kemarin, Surya Paloh melontarkan ide kampanye bersama dengan PDIP di tiga provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bulan Februari hingga Maret tahun depan, saya dan Pak Taufik Kiemas mengkampanyekan pilih PDIP atau Golkar sama saja," ungkap Surya Paloh.

Dalam Diklat Jurkam lalu, Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Surya Paloh, mengatakan kampanye bersama itu berisikan program-program kedua partai yang sama-sama satu ideologis, nasionalis. Read more...

Yusuf Kalla : Suara Ramaikan Pemilu

Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla menyatakan, sistem suara terbanyak akan membuat peta politik Indonesia semakin ramai. Di medan pertempuran akan terjadi persaingan antara partai dan calon legislator.

"Suara terbanyak itu, memang bagi Golkar merupakan suatu keputusan yang sejalan dengan apa yang kita harapkan, bahwa pemilu nantinya menginginkan anggota DPR dekat dengan rakyat. Dan secara terus menerus, anggota DPR akan selalu memperhatikan dan ada hubungan dengan pemilihnya," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/12).

Kedekatan antara pemilih dan yang dipilih, ujar Kalla, adalah makna sebenarnya dari sistem suara terbanyak. "Rakyat akan memilih siapa calon yang mempunyai prestasi dan track record (rekam jejak) yang baik," ucap Kalla.

"Pemilu makin ramai nantinya," ujar dia. Kalla mengaku menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sistem penentuan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

"Pemilu itu akan semakin antusias memperlihatkan bahwa partai dan para calon legislator itu mempunyai konsep yang baik," kata dia. Mesin politik, ujar Kalla, pada dasarnya jalan, tapi dengan suara terbanyak akan lebih agresif lagi. Read more...

Gallery bang ade

Kehadiran MENDAGRI beserta Ibu mardiyanto diterima langsung oleh ketua DRPD dan Ibu Ade Surapriatna.



Penyematan peniti emas pada acara puncak ulang tahun Jakarta ke 568



Ketua DPRD elalu mendengarkan pendapat2 ketua fraksi,ketua komisi dalam rapat gabungan



Ketua Dewan dalam suasana kegiatan acara keagamaan di bulan ramadhan



Suasana ruang tunggu VIP sebelum memasuki ruang sidang paripurna,istimewa yg terdiri dr para mantan ketua gubernur,mantan ketua DPRD, anggota Muspida, dan Gubernur dan wakil gubernur dan pimpinan dewan lain nya.



Pemberian cinderamata dari ketua parlemen newsouthwales



Ketua dewan bang ade meninjau lokasi banjir didampingi walikota Jakarta timur camat dan lurah di daerah kampong melayu



Suasana sidang paripurna pimpinan dewan ketua Ade Surapriatna, wakil Dani Anwar (Fraksi PKS), wakil Ilal farhat (fraksi democrat)



Penyerahan lukisan kepada Ketua DPRD DKI berupa lukisan dan foto hasil karya Dr.Daisaku ikeda



Penenyerahan bantuan kepada korban banjir oleh bang ade di daerah kampong melayu



Penyerahan gelar tamu kehormatan kepada Dr.Daisaku Ikeda dari jepang. Read more...

Pencitraan Golkar Tak Agresif

Pencitraan politik Partai Golkar dinilai kurang agresif sehingga dalam berbagai survei popularitasnya disalip lawan-lawannya.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago menyatakan, pada periode ini Golkar seperti kehilangan roh organisasi. Dia tidak menemukan figur yang bisa menjadi ikon Golkar dalam melakukan konsolidasi.Menurut dia, posisi Jusuf Kalla sebagai wakil presiden kurang menguntungkan untuk melakukan konsolidasi. Seharusnya, ada tokoh lain yang bisa menjadi ikon partai sehingga bisa berdampak positif terhadap konsolidasi internal.

“Peran itu seharusnya dimainkan Surya Paloh dan Agung Lakosno.Sayangnya kedua tokoh tersebut belum bisa menjadi ikon baru Golkar.Kondisi ini berbeda ketika Golkar di bawah kendali Akbar Tandjung yang bisa menjadikan dirinya sebagai ikon partai,”kata Andrinof kepada SINDO di Jakarta kemarin. Andrinof juga menilai periode ini Golkar tak mampu melakukan terobosan politik progresif yang bisa mendongkrak suara.Penerapan suara terbanyak tidak bisa terlalu diharapkan karena semua parpol akan menerapkan sistem itu sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Periode lalu ada konvensi yang tidak dilakukan parpol mana pun. Sekarang nggak ada yang istimewa dari Golkar,” paparnya. Kalau mencermati berbagai pola pencitraan kontestan Pemilu 2009, Golkar sangat ketinggalan.Kondisi ini berbeda dengan Partai Demokrat yang mampu mencitrakan diri berhasil dalam pemberantasan korupsi serta sejumlah program prorakyat seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Artinya,kebijakan pemerintah yang prorakyat berdampak positif bagi Demokrat,namun tidak bagi Golkar yang sama-sama terlibat di dalamnya. Sebaliknya,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu mempertahankan tingkat elektebilitasnya karena memainkan peran sebagai kekuatan oposisi.PDIP selalu memanfaatkan kelemahan pemerintah sebagai senjata. Puncak dukungan publik kepada PDIP terlihat ketika menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jika kondisi ekonomi membaik,Demokrat sebagai partai pemerintah dapat menuai popularitas. Sebaliknya jika kondisi ekonomi sedang buruk,PDIP sebagai partai oposisi akan menjadi partai harapan publik. Kondisi inilah yang membuat gusar sejumlah kader Golkar.Ketua Dewan Pim-pinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhammad mendesak petinggi beringin mewaspadai penurunan suara seperti yang tergambar dari hasil survei.

Fadel menegaskan, DPD I dan DPD II sangat bergantung pada kinerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2009. ”Di daerah sekarang ini khawatir dan waswas dengan hasil survei tersebut. Pasalnya, DPP Golkar tidak berusaha meningkatkan kinerjanya, tidak ada isu-isu yang bisa menaikkan popularitas Partai Golkar,” ungkap Gubernur Gorontalo ini. Fadel sangat mendukung target 30% suara seperti yang dicanangkan DPP.

Namun, pihaknya khawatir target tersebut meleset karena tidak ada penjabaran strategi yang konkret. “Kenyataan di lapangan seperti itu.JK memang sering berkunjung ke daerah-daerah, tapi dalam kapasitas wakil presiden, bukan sebagai ketua umum.Tak banyak yang bisa dilakukan untuk partai di daerah,”ungkapnya kecewa. Read more...

Golkar Dukung Putusan MK

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan sistem itu juga sesuai harapan Golkar.

"Suara terbanyak itu memang bagi Golkar adalah suatu keputusan yang sejalan dengan apa yang kita harapkan, yakni hasil pemilu nanti anggota DPR-nya dekat dengan rakyat. Dan secara terus menerus, dia juga akan selalu memperhatikan dan ada hubungan dengan pemilihnya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Wakil Presiden itu, makna dari sistem suara terbanyak adalah rakyat akan memilih calon yang mempunyai prestasi dan rekam jejak yang baik.

Jusuf Kalla mengatakan, sudah menjadi konsep Golkar bahwa sejak pendaftaran caleg, mereka harus berkampanye dari orang ke orang dan berkomitmen memperjuangkan rakyat di wilayahnya masing-masing.

"Itu sudah kita arahkan beberapa bulan yang lalu," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan, dengan keputusan ini akan terjadi dua persaingan di lapangan, yaitu persaingan antarpartai dan juga caleg-calegnya. Masing-masing akan semakin antusias memperlihatkan diri bahwa mereka mempunyai konsep yang baik sehingga Pemilu juga akan semakin ramai.

Ditanya bagaimana nasib kader baru yang belum populer, menurut dia, caleg yang bekerja dari bawah dan punya kegiatan yang selama ini baik, pasti dia akan tetap dipilih.

Ia mencontohkan, anggota DPR yang memperhatikan daerahnya pasti akan tetap terpilih.

Menurut Jusuf Kalla, dengan sistem suara terbanyak uang tak berarti segalanya.

Karena kalau uang saja yang menentukan, maka hanya orang kaya saja yang bisa menjadi anggota DPR. Padahal orang bisa juga berkampanye dengan memaparkan konsep-konsep, bersimpati atau rajin mengunjungi masyarakat.

"Baju, kaos, bendera, memang penting. Tapi itu tak menentukan. Jadi bukan uang semata yang menentukan," katanya.

Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa setiap caleg hanya perlu populer di daerah pemilihannya masing-masing yang umumnya hanya 2 sampai 3 kabupaten saja.

"Anda tak perlu berkunjung seperti pilpres dari Papua ke Aceh. Anda hanya bersaing di daerah pemilihan tertentu dan kalau di Jawa paling 2-3 kabupaten dan itu bisa dicapai dengan motor," katanya.

Menurut dia, dengan sistem suara terbanyak yang menggantikan sistem nomor urut sebagai penentu caleg terpilih, mesin politik tetap akan berjalan dan bahkan bisa lebih agresif lagi. Read more...

Ketua DPRD DKI 2004-2009

Drs. HM. Ade Surapriyatna, BSc dari Fraksi Partai Golongan Karya terpilih sebagai Ketua DPRD Propinsi DKI periode 2004-2009. Terpilihnya Ade dianggap sebagai bukti awal ampuhnya koalisi kebangsaan (PDIP, Golkar, PPP, PDS dan PBR) di legislatif. Juga sekaligus memperlihatkan rapuhnya koalisi PKS dengan Partai Demokrat yang mengusung jargon perubahan.

Calon terkuat Ahmad Heriyawan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang selain didukung anggota fraksinya (18 suara), juga didukung Partai Demokrat (15 dari 16 suara) serta sejumlah suara yang diperkirakan akan diperoleh dari partai lain (terutama PAN) yang sudah didekati. Dalam penghitungan di atas kertas PKS yakin dapat meraih 39 suara. Rinciannya, 18 suara dari PKS, 15 suara dari PD, dan enam suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Tapi kenyataannya, dalam sidang paripurna pemilihan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jumat 17 September 2004, Ahmad Heriyawan hanya memperoleh 30 suara, sementara Ade justru meraih 42 suara. Anggota DPRD DKI Jakarta semuanya 75 orang.

Sementara dua suara masing-masing untuk Maringan Pangaribuan dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) dan Ilal Ferhard dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Satu suara lagi dinyatakan tidak sah karena memiliki lipatan pada ujung kertas sebagai tanda identitas pemilihnya.

Dengan demikian susunan pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Ketua Ade Surapriyatna (PG), Wakil Ketua: Ahmad Heriyawan (PKS), Ilal Ferhard (PD) dan Maringan Pangaribuan (PDIP).

Sidang paripurna pemilihan ketua itu dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Dani Anwar (F-PKS) dan didampingi oleh Wakil Ketua Sementara Johny Wenas Polii (F-Pddan dihadiri Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo dan sejumlah kepala dinas dan pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PKS kecewa
Mengingat PD dan PKS pernah membuat kesepakatan saling mendukung secara nasional, diperkirakan kekalahan PKS dalam mengusung calonnya sebagai Ketua DPRD DKI itu akan berdampak secara nasional. Kekecewaan sangat tampak pada F-PKS.

"Saya kecewa atas hasil pemilihan itu. Saya tidak tahu hilangnya komitmen itu," jelas Ahmad Heriyawan. Namun tetap diharapkan anggota PKS mendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan umum 20 September.

Kekecewaan juga dikemukakan Ketua F-PD Johny Wenas Polii. "Secara pribadi dan sekaligus Ketua Fraksi PD, saya sangat kecewa atas hasil ini. Diduga ada dua orang yang memberikan suaranya ke calon lain. Kami akan mencari tahu siapa anggota yang melarikan diri dari garis partai," katanya.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Propinsi DKI Jakarta dalam sambutannya menyatakan, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Tata Tertib DPRD, Pimpinan Sementara DPRD telah menyampaikan surat No. 690/077.72 kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dalam surat tersebut antara lain disebutkan: (1) calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah Anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan; (2) masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD; (3) berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa calon Pimpinan DPRD sebagaimana dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD; (4) sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar para Ketua Fraksi menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD.

Selanjutnya, keempat Fraksi telah mengajukan calon Pimpinan DPRD, yaitu: Fraksi partai Golongan Karya mengusulkan Drs. HM. Ade Surapriatna, B.Sc; Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Drs. Maringan Pangaribuan, MM; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan H. Ahmad Heryawan, Lc; dan Fraksi Partai Demokrat mengusulkan Ilal Ferhard, B.Sc.

Dalam rapat tersebut, disampaikan juga Pimpinan Fraksi-Fraksi sebagai berikut:
*FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: Penasehat: H. Ahmad Heryawan, Lc; Ketua: Muhammad Gunawan, AK, M.Soc, Sc; Wakil Ketua I: H. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM; Wakil Ketua II: Dra. Maria Ahdiati; Sekretaris: Selamat Nurdin, S.Sos; Wakil Sekretaris: Rahmat Syah, S.Pd; Bendahara: Igo Ilham, Ak;

*FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: Penasehat: Ilal Ferhard, B.Sc; Ketua: Johny Wenas Polii, SE, ME; Wakil Ketua I: H. Lucky Sastrawiria, MBA; Wakil Ketua II: Achmad Husin Alaydrus, Lc; Sekretaris: Aliman A’at, SE; Wakil Sekretaris: Ir. Maria Henny Longkeng; Bendahara: Ernawati Sugondo, S.Sos;
*FRAKSI PARTAI GOLKAR: Penasehat: Drs. HM. Ade Surapriatna, B.Sc; Ketua: Drs. Inggard Joshua; Wakil Ketua: H. Zainudin M.H. SE.,; Sekretaris: H. Jamaludin Panganro; Bendahara: Marthin Oktavianus Makatita;

*FRAKSI PDI PERJUANGAN: Penasehat: Hj. Sumiyati Soekarno, S.IP; Ketua: Drs. Maringan Pangaribuan, MM; Wakil Ketua: H. Sayogo Hendrosubroto, S.IP; Sekretaris: H. Moh. Nakoem AR, S.IP; Wakil Sekretaris: Tatang Rusfandi; Bendahara: H. Mustaman, S.IP;



Siapa Ade?

Dia seorang pekerja keras. Hampir saban hari dia pulang larut malam ke rumah. Itu pun tidak langsung tidur, terkadang masih membaca. Apalagi menjelang pemilihan pimpinan DPRD DKI, dia sangat sibuk melakukan pendekatan langsung kepada para anggota DPRD dari berbagai fraksi.



Selain mengandalkan Koalisi Kebangsaan (PDIP, Partai Golkar, PPP, PDS dan PBR) dia mendekat F-PAN dan F-KR (PKB-PBR). Pendekatan yang intensif itulah kunci utama keberhasilannya memenangkan pemilihan Ketua DPRD DKI itu.


Mantan Wakil Ketua DPRD DKI dan pada 1999-2004 ini merasa tertantang untuk meningkatkan kinerja para anggota dewan dalam memajukan Jakarta.

Pria kelahiran Jakarta, 7 Nopember 1951 ini memulai karir politik sejak 1971 di Sekber Golkar/Resimen Mahasiswa/Rino Hankam. Kemudian tahun 1985 menjabat ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta. Dua tahun kemudian (1987), dia bergabung dengan Golkar DKI. Pada 2001 menjabat ketua Golkar Jakarta.



Selain berpolitik, dia juga seorang pengusaha. Direktur Utama (Dirut) PT Pelayaran Adhigama Putra Utama dan Dirut Sukawarna Real Estate, bahkan pernah menjabat wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI pada 1982.

Pada Pemilu 1992 dia terpilih menjadi anggota DPRD DKI (1992-1997 ). Selanjutnya pada Pemilu 1997 terpilih lagi dan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI (1997-1999 ). Begitu pula setekah reformasi pada Pemilu 1999 dia terpilih kembali dan menjabat Ketua Fraksi Golkar (1999-2004). Pemilu 2004 terpilih kembali dan menduduki pucuk jabatan sebagai Ketua DPRD DKI (2004-2009).

Ayah dari Drg Detya Fajar Sani MKes dan Dewa Brata ini mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta lulus 1959, SMPN 30 Jakarta tamat 1966, SLTA di Jakarta, dan Akademi Maritim Indonesia lulus 1969. Kemudian tahun 1996, pria yang menyukai olahraga memancing meraih gelar S1 dari Universitas 17 Agustus 1945.

Di tengah kesibukannya, dia masih sering menyempatkan diri menyalurkan hobi memancingnya pergi ke laut. Jika tidak terlalu sibuk seminggu sekali dia pergi memancing. Untuk menyalurkan hobi itu, dia pun memiliki kapal di Ancol. Sehingga tak susah kalau ingin pergi mancing.

Menurutnya memancing membutuhkan kesabaran. Jurus jitu memancing itu bisa dipraktekkan dalam berpolitik. Keuletan dan kesabaran ini setidaknya telah dibuktikannya untuk meraih jabatan Ketua DPRD DKI. Read more...

Tes

Read more...