Golkar Dukung Putusan MK

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan sistem itu juga sesuai harapan Golkar.

"Suara terbanyak itu memang bagi Golkar adalah suatu keputusan yang sejalan dengan apa yang kita harapkan, yakni hasil pemilu nanti anggota DPR-nya dekat dengan rakyat. Dan secara terus menerus, dia juga akan selalu memperhatikan dan ada hubungan dengan pemilihnya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Wakil Presiden itu, makna dari sistem suara terbanyak adalah rakyat akan memilih calon yang mempunyai prestasi dan rekam jejak yang baik.

Jusuf Kalla mengatakan, sudah menjadi konsep Golkar bahwa sejak pendaftaran caleg, mereka harus berkampanye dari orang ke orang dan berkomitmen memperjuangkan rakyat di wilayahnya masing-masing.

"Itu sudah kita arahkan beberapa bulan yang lalu," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan, dengan keputusan ini akan terjadi dua persaingan di lapangan, yaitu persaingan antarpartai dan juga caleg-calegnya. Masing-masing akan semakin antusias memperlihatkan diri bahwa mereka mempunyai konsep yang baik sehingga Pemilu juga akan semakin ramai.

Ditanya bagaimana nasib kader baru yang belum populer, menurut dia, caleg yang bekerja dari bawah dan punya kegiatan yang selama ini baik, pasti dia akan tetap dipilih.

Ia mencontohkan, anggota DPR yang memperhatikan daerahnya pasti akan tetap terpilih.

Menurut Jusuf Kalla, dengan sistem suara terbanyak uang tak berarti segalanya.

Karena kalau uang saja yang menentukan, maka hanya orang kaya saja yang bisa menjadi anggota DPR. Padahal orang bisa juga berkampanye dengan memaparkan konsep-konsep, bersimpati atau rajin mengunjungi masyarakat.

"Baju, kaos, bendera, memang penting. Tapi itu tak menentukan. Jadi bukan uang semata yang menentukan," katanya.

Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa setiap caleg hanya perlu populer di daerah pemilihannya masing-masing yang umumnya hanya 2 sampai 3 kabupaten saja.

"Anda tak perlu berkunjung seperti pilpres dari Papua ke Aceh. Anda hanya bersaing di daerah pemilihan tertentu dan kalau di Jawa paling 2-3 kabupaten dan itu bisa dicapai dengan motor," katanya.

Menurut dia, dengan sistem suara terbanyak yang menggantikan sistem nomor urut sebagai penentu caleg terpilih, mesin politik tetap akan berjalan dan bahkan bisa lebih agresif lagi.